Visi dan Misi merupakan dua hal yang menentukan arah bagi setiap lembaga, atau bahkan individu. Di dalamnya terdapat cita-cita. Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebuah lembaga yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu), mempunyai visi dan misi yang jelas.

Visi merupakan segala sesuatu yang ingin dicapai secara ideal di masa depan. Visi harus bisa dijabarkan secara rinci, sederhana dan mudah dipahami serta dapat menggambarkan spirit yang menjiwai semua aktivitas. Perumusan visi yang jelas, tegas, sederhana, tetapi komprehensif akan memudahkan dalam menjabarkan misi yang ingin dicapai.
Sedangkan misi adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan dasar bagi perancangan program-program kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran. Misi yang jelas akan memudahkan penetapan program dan sasaran yang akan dicapai.

Sejak dibentuk dan dilantik 20 Juni 2003, KPU Kabupaten Pasuruan yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu 2004 ini, maka otomatis peraturan yang berlaku pada KPU maka berlaku pula pada perangkat-perangkat yang dibentuknya. KPU Kabupaten Pasuruan sebagai lembaga bentukan dari KPU maka harus tunduk pada aturan yang diberlakukan oleh KPU. Termasuk Visi dan Misi yang telah dibentuk oleh KPU

Selengkapnya Visi dan Misi KPU adalah sebagai berikut: Visi yang ditetapkan mencerminkan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum dimasa depan. Sedangkan Misi yang ditetapkan lebih merupakan “the chosen track” atau peran strategis yang diinginkan Komisi Pemilihan Umum untuk mencapai visi tersebut.

1. Visi KPU adalah:

Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non-partisan, tidak memihak, transparan dan profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.

2. Misi KPU adalah :

a. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untukmemilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan Undang-undang;

b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

c. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk peningkatan kualitas Pemilihan Umum berikutnya.