Dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

KPU mempunyai tugas sebagai berikut :

  1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
  2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
  3. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
  4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
  5. Menerima daftar Pemilih dari KPU Propinsi;
  6. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
  7. Membuat berita acara dan setifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
  8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
  9. Menindaklanjuti dengan putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
  10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
  11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentusn peraturan Perundang-undangan.

KPU mempunyai wewenang sebagai berikut :

  1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
  2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
  3. Menetapkan Peserta Pemilu;
  4. Menetapkan dan engumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi pengitungan suara di KPU Propinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Propinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita aca penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  5. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
  6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Propinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Propinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
  8. Membentuk KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
  9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Propinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN;
  10. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Propinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. Menetapkan kantor akuntan public untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
  12. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraab Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan