WhatsApp Image

DSC_0330bSetelah pihak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemohon mencabut gugatannya maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan, clear tidak ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tingkat DPR RI. Sebelumnya, melalui surat resminya PPP mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait adanya selisih suara yang mencatut 9 kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Juga KPU disebut tidak menindaklanjuti keberatan dari saksi parpolnya.

Meskipun, menurut Erick Zainuri Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Hukum dan Pengawasan, ketika rekap penghitungan suara parpol tersebut hadir dan tidak mengadukan adanya keberatan. Atau mengisi form DB2, sebagai wadah jika pihak peserta pemilu merasa keberatan saat KPU melakukan rekapitulasi penghitungan suara.

“Itu sebelumnya sama sekali tidak dilakukan pihak pemohon,” katanya sehingga pihak kami kaget dengan adanya gugatan itu.

Meski demikian, kata Erick hal itu sudah selesai pasca melalui kuasa hukumnya pihak pemohon telah mencabut gugatan pada sidang pertama di MK. Artinya, pelaksanaan pemilu 2019 di Kabupaten Pasuruan berjalan ideal sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Abdul Kholiq Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan mengatakan, ketika MK mengeluarkan Buku Register Perkara Konstitusi dan KPU Kabupaten Pasuruan terpapar adanya gugatan untuk DPR RI dari PPP, pihaknya telah menyiapkan berbagai alat bukti.

“Kami telah menyiapkan alat bukti mulai dari DAA-1, DA-1, Formulir Model DB juga kronologisnya sebagai data dan alat bukti kami di persidangan,” tegas Komisioner Divisi Data yang merasa bahagia PHPU tidak berlanjut. Pendek kata, pemilu 2019 berjalan dengan lancar.

Kholiq mengucapkan berterima kasih juga penghargaan kepada semua peserta pemilu di Kabupaten Pasuruan yang sejauh ini bersinergi baik dengan KPU.

Pada konteks ini, lanjut Kholiq apa yang dilakukan KPU semata-mata sebagai tugas, kewajiban sebagai penyelenggara pemilu.

“Yang jelas asas dan prinsip sebagai penyelenggara kami tegakkan untuk keadilan bersama sesuai Undang-undang No 7 Tahun 2017,” pungkasnya. (Abd)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*