Hasil Pileg 2014 per TPS dapat diakses di web: pemilu2014.kpu.go.id


Hitung Mundur Pileg 9 April 2014



31 Desember 2006 22:57:46

Tugas & Kewenangan KPU

Tugas dan Kewenangan KPU

Dalam UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta UU No 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH


Komisi Pemilihan Umum

Pasal 25

Tugas dan wewenang KPU adalah:

a. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu;
b. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu;
d. Menetapkan peserta Pemilu;
e. Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota;
f. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
g. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota;
h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu;
i. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.

Pasal 26

KPU berkewajiban:

a. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu;
b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
e. Melaporkan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah pengucapan sumpah/janji anggota DPR dan DPD;
f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN; dan
g. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.

Pasal 27

(1) Sekretariat jenderal KPU dipimpin oleh sekretaris jenderal dan dibantu oleh wakil sekretaris jenderal.
(2) Sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Presiden.
(3) Sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal dipilih oleh KPU dari masing-masing 3 (tiga) orang calon yang diajukan oleh pemerintah dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Presiden.
(4) Pegawai sekretariat jenderal diisi oleh pegawai negeri sipil.


Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

Pasal 31

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota:

a. Merencanakan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten / Kota;
b. Melaksanakan Pemilu di Kabupaten / Kota;
c. Menetapkan hasil Pemilu di Kabupaten / Kota;
d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
e. Mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana Pemilu dalam wilayah kerjanya; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

Pasal 32

KPU Kabupaten / Kota berkewajiban:

a. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
b. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
c. Menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta Pemilu dan masyarakat;
d. Menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu kepada KPU Provinsi;
e. Menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/walikota;
f. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan
g. Melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang diatur undang-undang.

Pasal 33

(1) Sekretariat KPU Kabupaten / Kota dipimpin oleh seorang sekretaris.
(2) Sekretaris KPU Kabupaten / Kota adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.
(3) Sekretaris KPU Kabupaten / Kota dipilih oleh KPU Kabupaten / Kota dari 3 (tiga) orang calon yang diajukan oleh bupati/walikota dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.






UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

BAB IV
PENYELENGGARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 9

(1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU.
(2) KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 10

Tugas dan wewenang KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah:

1. merencanakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan tahapan yang diatur dalam undang-undang;
3. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan wakil Presiden;
4. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
5. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
6. meneliti persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan;
7. menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
8. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye;
9. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
10. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit yang dimaksud;
11. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
12. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
13. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh undang-undang.

Pasal 11

KPU berkewajiban:

1. Memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat;
5. Melaporkan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tepat waktu.

Pasal 14

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten / Kota adalah:

1. Merencanakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten / Kota;
2. Melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten / Kota;
3. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten / Kota;
4. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah kerjanya;
6. Menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan Calon di Kabupaten / Kota; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

Pasal 15

KPU Kabupaten / Kota berkewajiban:

1. Memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara;
2. Menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat;
3. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari Pasangan Calon dan masyarakat;
5. Menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Provinsi;
6. Menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/walikota;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan
8. Melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tepat waktu di Kabupaten / Kota.