Terima KasihTelah Menyukseskan PilPres 2014


Hitung Mundur Pilpres 9 Juli 2014



03 Mei 2007 12:11:06

PERAN & KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN PILKADA GABUNGAN

Oleh :
Wakil Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Propinsi Jawa Timur


Disampaikan pada :
Semiloka KPU Kabupaten Pasuruan dengan tema : “ Kajian Penyelenggaraan Pilkada Gabungan (Gubernur dan Bupati / Walikota) di Jawa Timur Tahun 2008
Rabu, 5 Juli 2006


I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan penjabaran ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen ke 4 yang menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota ,masing-masing sebagai Kepala Daerah Pemerintah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Cara demokratis tersebut diterjemahkan dengan pemberian ruang gerak kepada rakyat sebagai pemilih untuk menjadi penentu kandidat yang akan memimpin daerahnya.

Sejak digulirkannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, di Jawa Timur telah diselenggarakan di 19 Kab/Kota yang secara umum telah dapat berjalan dengan sukses lancer dan baik sungguhpun ada beberapa catatan khususnya Pilkada di Kabupaten Tuban dan Kabupaten Banyuwangi yang bagi kita harus dipandang sebagai proses pembelajaran yang sangat baik dalam pengertian sebuah penyelenggaraan Pilkada harus dipersiapkan secara matang dari berbagai aspek kehidupan dalam kerangka kesinambungan pemerintahan dan pembangunan demi kemajuan kesejahteraan masyarakat. Dalam awal bulan September kita juga akan mengikuti pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sampang yang diperkirakan banyak orang cukup berpotensi terjadinya konflik.


II. STRATEGISNYA PENYELENGGARAAN PILKADA

Makna yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada secara langsung adalah memahami rangkaian sistemik tatanan kebangsaan dan kenegaraan yang berdasarkan demokrasi. Hal ini dapat dicermati dari 4 (empat) aspek, yaitu aspek normative, aspek administrative, aspek kebangsaan dan kenegaraan, aspek nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.
1. Aspek Normatif
a. Penyelenggaraan PILKADA Langsung merupakan amanat UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004;
b. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan Gubernur, Bupati/Walikota dipilih secara demokratis; kemudian ditindaklanjuti denga UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas luber dan jurdil;

2. Aspek Administratif
a. UUD 1945, menegaskan bahwa :
b. Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, ada hubungan kewilayahan, yakni daerah otonom dengan otonominya diselenggarakan dalam wilayah NKRI;
c. Ada hubungan administrative dan manajemen, yaitu tanggung jawab penyelenggara urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.

3. Aspek Kebangsaan dan Kenegaraan
a. PILKADA Langsung sebagai bagian demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan merupakan bagian dari upaya memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dinamika politik dalam negeri yang berlandaskan semangat reformasi.
b. Otonomi Daerah itu ada setelah adanya negara bangsa, yang disebut dengan NKRI.
c. Secara historis, terbentuknya negara bangsa memberikan nilai persatuan bangsa sebagai tatanan nilai yang paling utama. Terbentuknya Negara bangsa, didahului dengan semangat persatuan untuk berada dalam satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Hakekat pelaksanaan demokrasi sebagai upaya untuk mengisi kedaulatan bangsa harus tetap dalam koridor menjaga persatuan bangsa.

4. Aspek Nilai Persatuan dan Kesatuan Negara
a. Nilai persatuan bangsa harus dijunjung tinggi.
b. Nilai kedaulatan sebagai bangsa untuk mengurus dirinya secara demokratis perlu dilaksanakan dengan mengingat etika berbangsa dan bernegara.
c. Nilai keharmonisan antara Pemerintah Nasional dan Pemerintah Daerah perlu terus dijaga dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.


III. PELAKSANAAN PILKADA DI JAWA TIMUR TAHUN 2005 – 2009

1. Tahun 2005 – 2006
Pada Tahun 2005/2006 ada 20 Kab/Kota yang menyelenggarakan Pilkada di Jawa Timur, 19 sudah dilaksanakan sedangkan Kabupaten Sampang akan dilaksanakan pada awal September (6September 2006).
2. Pada Tahun 2007 ada 1 (satu) daerah yang menyelenggarakan Pilkada yaitu Batu (masa akhir tugas 25 Nopember 2006).
3. Tahun 2008 diselenggarakan Pilkada di 14 Kabupaten/Kota ditambah Pilkada Propinsi Jawa Timur yang pada akhir masa jabatannya yaitu :
1) Kabupaten Bojonegoro *) 8 Pebruari 2008
2) Kabupaten Probolinggo *) 20 Pebruari 2008
3) Kabupaten Bangkalan *) 1 Maret 2008
4) Kabupaten Nganjuk *) 16 Maret 2008
5) Kabupaten Pamekasan *) 21 April 2008
6) Kabupaten Tulungagung *) 30 April 2008
7) Kabupaten Pasuruan *) 30 Juni 2008
8) Kabupaten Madiun *) 23 Juli 2008
9) Kabupaten Magetan *) 23 Juli 2008
10) Kabupaten Lumajang *) 25 Agustus 2008
11) Kabupaten Bondowoso *) 15 September 2008
12) Kota Malang *) 23 September 2008
13) Kabupaten Jombang *) 23 September 2008
14) Kota Probolinggo *) 29 Januari 2009
Pilkada Propinsi Jawa Timur *) 26 Agustus 2008

Catatan :
- Sesuai Pasal 235 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dalam suatu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan atau dalam kurun waktu antara satu sampai dengan 30 hari pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama.
- Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Pasal 2 (ayat) 1 butir a dan (ayat) 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
- Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 diselenggarakan Pilkada pada bulan Desember 2008 (Pasal 233 (ayat) 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

4. Tahun 2009 ada 4 (empat) Kota melaksanakan Pilkada dan bersamaan dengan Pemilu Tahun 2009, adapun 4 (empat0 Kota dimaksud yaitu :
1) Kota Madiun
2) Kota Probolinggo
3) Kota Mojokerto
4) Kota Kediri
Tahun 2009 bersamaan dengan Pemilu Legislatif & Pilpres


IV. PERAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

Sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka posisi Gubernur karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat dan karenanya memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
b. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah Propinsi, dan Kab/Kota.
c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pembantuan di daerah Propinsi, dan Kab/Kota.
Dalam kaitan pelaksanaan Pilkada di Jawa Timur Pemerintah Propinsi Jawa Timur (Gubernur) sebagaimana telah dilaksanakan dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden membentuk Konsorsium (semacam Desk Pilkada) yang bertugas membantu fasilitasi terselengara dan suksesnya Pilkada di Jawa Timur. Forum / Konsorsium ini beranggotakan antara lain :
- Sekda Propinsi Jawa Timur
- Assisten Tatapraja Propinsi Jawa Timur
- Bakesbang Propinsi Jawa Timur
- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Propinsi Jawa Timur
- Biro Hukum Propinsi Jawa Timur
- Dinas Infokom Propinsi Jawa Timur
- Satpol PP Propinsi Jawa Timur
- Polda Jawa Timur
- Kodam V / Brawijaya

Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 120-81 Tahun 2005 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur / Pemerintah Propinsi Jawa Timur memberikan fasilitasi dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Fasilitasi Sosialisasi Pilkada :
a. Mensosialisasikan Pilkada
b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pilkada.
2. Fasilitasi Teknis Pelaksanaan :
a. Membantu KPUD dalam mengatasi hal-hal teknis penyelenggaraan Pilkada.
b. Menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib, dan aman dalam Pilkada.
c. Membantu KPUD dalam penyelesaian daftar pemilih secara optimal di daerah bagi seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih.
d. Memberikan dukungan prasarana dan sarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistic tepat waktu dan sasaran serta bekerjasama dengan institusi terkait.
e. Memantapkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas, tuntas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada.
f. Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadai prilaku – prilaku yang distruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun.
g. Melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan POLRI.
3. Koordinasi dan Pelaporan
a. Memantapkan koordinasi vertical dan horisontal pada aspek – aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan pilkada.
b. Melaporkan secara rutin dan berjenjang ke Menteri Dalam Negeri setiap perkembangan dan proses pilkada menyangkut data pemilih, distribusi logistic, permasalahan – permasalahan yang dialami daerah.


V. HUBUNGAN KPUD DENGAN DESK PILKADA

Pilkada secara langsung sebagaimana dimaklumi merupakan bagian demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah sekaligus merupakan bagian dari rangkaian upaya memantapkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dinamika politik dalam negeri sebagai perwujudan semangat reformasi karenanya pilkada secara langsung ini harus sukses, tidak boleh gagal hal ini dilatarbelakangi beberapa pertimbangan antara lain :
1. Suksesnya Pilkada akan meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa demokrasi yang sedang kita laksanakan saat ini berada pada tataran yang konstitusional.
2. Memberikan contoh positif konstruktif bagi generasi mendatang tentang makna demokratisasi yang memperhatikan nilai – nilai positif.
3. Pilkada harus sukses sebagai upaya mengeliminasi kompleksnya masalah yang dihadapi bangsa.
4. Memberikan keyakinan pada dunia luar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu hidup berdemokrasi yang ditunjukkan dengan suksesnya pelaksanaan Pilpres Wapres.
Menyadari betapa penting dan strategisnya menyukseskan pilkada tersebut pemerintah melalui Gubernur maupun Bupati / Walikota membentuk Desk Pilkada Pemilu yang tujuan pokoknya membantu KPUD dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada tanpa bermaksud mengurangi / mencampuri tugas pokok dan fungsi KPUD. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pilkada yang pada intinya berisi antara lain :
1. Tanggung jawab pelaksanaan Pilkada Propinsi berada pada Menteri Dalam Negeri dan dilaporkan pada Presiden.
2. Tanggung jawab pelaksanaan Pilkada Kabupaten / Kota berada pada Gubernur dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.
3. Tanggung jawab pelaksanaan dimaksud (Gubernur, Bupati / Walikota) berkaitan dengan aspek kelancaran pelaksanaan Pilkada dan sasaran fungsional stabilitas politik dalam negeri.
4. Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan Pilkada melakui :
a. Fasilitasi persiapan pelaksanaan Pilkada yang meliputi :
1) Sosialisasi pelaksanaan Pilkada
2) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hak pilihnya dalam Pilkada.
b. Fasilitasi pelaksanaan Pilkada meliputi :
1) Membantu Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam mengatasi hal-hal teknis penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2) Menjaga dan memelihara kondisi masyarakat yang kondusif, tertib dan aman dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3) Membantu Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelesaian pendaftaran pemilih secara optimal didaerah bagi seluruh masyarakat di daerah masing-masing yang memiliki hak pilih;
4) Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan dan memfasilitasi proses distribusi logistik tepat waktu dan sasaran serta bekerjasama dengan instansi terkait;
5) Memantapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas, tuntas dan transparan pada setiap rangkaian proses Pilkada;
6) Melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadai perilaku – perilaku yang destruktif yang dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun;
7) Mengelola konflik atau berbagai potensi konflik di daerah.
c. Koordinasi pelaksaaan Pilkada meliputi :
1) Melakukan koordinasi dengan pihak TNI dan Polri dengan berpedoman kepada penyelenggaraan ketertiban, ketentraman dan keamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Departemen Dalam Negeri sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 340-3563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil / Perlindungan Masyarakat dalam membantu pemilihan Kepala Daerah;
2) Memantapkan koordinasi horisontal dan konsultasi vertikal pada aspek-aspek yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3) Merekam semua hal-hal yang berlangsung selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan hasil-hasilnya dalam bentuk laporan untuk kepentingan langkah kerja dan operasional selanjutnya.


VI. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari rangkaian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dimengerti bahwa Pilkada secara langsung merupakan bagian upaya pengembangan demokratisasi penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah seiring dengan semangat reformasi.

Dalam tahun 2008 di Jawa Timur disamping ada pemilihan Kepala Daerah Propinsi ada juga 14 Kab / Kota yang melaksanakan Pilkada. Dari 14 Kab / Kota tersebut ada beberapa Kab / Kota yang sangat mungkin pelaksanaan Pilkadanya dilakukan secara bersama – sama dengan Pemilihan Gubernur, antara lain :

1. Gubernur *) 26 Agustus 2008
2. Kabupaten Lumajang *) 25 Agustus 2008
3. Kabupaten Bondowoso *) 15 September 2008
4. Kota Malang *) 23 September 2008
5. Kabupaten Jombang *) 24 September 2008

Keberadaan Konsorsium (Desk Pilkada Propinsi) sebagai representasi posisi Pemerintah Propinsi Jawa Timur / Gubernur secara structural diketuai oleh Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu KPUD tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsinya, tanpa bermaksud mencampuri urusan-urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsi KPUD. Pendek kata keberadaan Desk Pilkada Propinsi sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upaya intervensi terhadap KPUD sebaliknya justru berupaya secara maksimal membantu KPUD dalam menyukseskan Pilkada dalam menentukan pimpinan daerah secara demokratis, memilih pimpinan daerah yang berkualitas dan mendapatkan legitimasi baik secara hukum maupun masyarakat.


2. Saran

Pelaksanaan Pilkada yang dibersamakan waktunya antara Pilkada Propinsi dengan Pilkada Kab / Kota sungguhpun sebagai berbagai sisi biaya penyelenggaraan maupun tingkat kejenuhan pemilih dapat dinilai sebagai lebih efektif dan efisien namun kiranya perlu dipersiapkan lebih konkrit dan matang utamanya menyangkut aspek hukum (payung hukum) dan aspek – aspek teknis penyelenggaraan yang lain agar tidak menimbulkan hal-hal negative yang tidak diinginkan termasuk aspek stabilitas daerah yang didukung oleh kokohnya persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI.

Demikian mudah – mudahan bermanfaat.

Malang, 5 Juli 2006
WAKIL KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
PROPINSI JAWA TIMUR



ZAINAL MUHTADIEN, SH., MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 166 428